teropongmetro.com - Jakarta menjadi pusat perhatian publik pada Kamis, 19 November 2026. Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah disahkan DPR. Pertanyaan yang langsung muncul di benak warga adalah apa saja tindak pidana yang masuk aturan ini. Jawabannya ternyata jauh lebih luas dari sekadar korupsi. Aturan ini menyasar berbagai kejahatan yang selama ini sangat merugikan rakyat.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan cakupan itu di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada hari pengesahan. Menurutnya, undang-undang ini selain tindak pidana korupsi, juga mencakup tindak pidana lain yang biasanya sangat merugikan rakyat. Ia menyebut contoh penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online. Harta pelaku kejahatan semacam itu bisa disita lewat aturan baru ini.

Judol Jadi Sorotan Utama
Dasco menegaskan secara khusus soal judi online. Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset. Penegasan itu diulang dua kali dalam keterangannya. Bandar judol selama ini dikenal hidup mewah dari uang korban yang kecanduan. Mereka membeli mobil mewah, rumah besar, dan menyembunyikan uang di banyak rekening. Kini, kemewahan itu bisa berubah menjadi barang sitaan negara.
Selama bertahun-tahun, pemberantasan judol sering mentok di penangkapan operator kecil. Bandar besarnya tetap aman karena berada di luar negeri atau memakai nama orang lain. Aturan baru memberi senjata baru. Negara tidak perlu menunggu bandar tertangkap dulu untuk mengejar hartanya. Harta bandar yang terbukti berasal dari judol bisa dirampas, dilelang, dan dikembalikan untuk kepentingan publik.
Dampaknya bisa terasa ke korban. Banyak keluarga hancur karena judol. Ada yang menjual rumah, menggadaikan motor, hingga berutang ke pinjaman online demi mengejar kekalahan. Jika harta bandar berhasil dirampas, uang itu bisa dipakai untuk pemulihan korban dan program pencegahan. Korban judol akhirnya punya harapan bahwa kejahatan yang merusak hidup mereka tidak lagi menguntungkan pelakunya.
Isi Pasal 4 yang Wajib Dipahami
Daftar tindak pidana yang aset pelakunya bisa dirampas tertuang dalam Pasal 4. Ayat 1 menyebut perampasan aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi. Korupsi tetap menjadi sasaran utama dan pertama dari aturan ini.
Ayat 2 menyebut pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan ini menunjukkan korupsi tetap dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang bisa dihukum dengan hukuman paling berat.
Ayat 3 memperluas cakupan. Selain tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perampasan aset juga dilakukan terhadap enam kelompok tindak pidana lain. Daftar itu mencakup narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Enam kelompok kejahatan ini menjadi bukti aturan ini bukan aturan sempit.
| No | Tindak Pidana Pasal 4 | Dampak ke Masyarakat |
|---|---|---|
| 1 | Korupsi | Merugikan keuangan negara |
| 2 | Narkotika dan psikotropika | Merusak generasi muda |
| 3 | Terorisme dan pendanaannya | Mengancam keamanan nasional |
| 4 | Penyelundupan manusia dan senjata | Membahayakan nyawa dan negara |
| 5 | Perdagangan orang | Mengeksploitasi korban lemah |
| 6 | Penipuan dan penggelapan digital | Menguras tabungan warga |
Narkotika, Terorisme, dan Perdagangan Orang
Tindak pidana narkotika dan psikotropika masuk daftar karena kejahatan ini merusak generasi muda secara sistematis. Bandar narkoba hidup dari penderitaan pecandu. Mereka membeli aset mewah dari uang yang membuat ribuan keluarga hancur. Bandar narkoba yang hartanya dirampas akan kehilangan modal untuk mengulang kejahatannya. Perampasan menjadi cara memutus rantai bisnis haram itu dari akarnya.
Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme juga masuk daftar. Terorisme tidak bisa berjalan tanpa uang. Pendanaan terorisme sering mengalir lewat rekening samaran, donasi palsu, dan bisnis kedok. Jika aliran dana itu bisa dirampas, jaringan teror akan kelaparan secara finansial. Pendanaan teror yang diputus membuat pelaku sulit membeli senjata, menyewa tempat, dan merekrut anggota baru.
Penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang juga masuk daftar. Tiga kejahatan ini sama-sama mengeksploitasi manusia dan membahayakan negara. Penyelundup manusia menjual mimpi palsu kepada pekerja migran. Penyelundup senjata mengancam keamanan nasional. Pedagang orang menjual manusia seperti barang. Kejahatan kemanusiaan semacam ini layak dihukum dengan perampasan harta, bukan hanya penjara.

Penipuan Digital, Kripto Bodong, dan Travel Umrah
Kategori terakhir dalam Pasal 4 ayat 3 huruf f adalah tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Kategori ini sangat relevan dengan kehidupan hari ini. Penipuan kripto, investasi bodong, dan travel umrah palsu masuk dalam payung ini. Penipuan digital kini menjadi kejahatan yang paling banyak memakan korban di Indonesia.
Modus investasi bodong biasanya sama. Pelaku menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Korban diajak lewat grup WhatsApp, seminar, atau influencer. Uang korban dipakai untuk membayar korban lama agar terlihat untung. Ketika skema runtuh, pelaku kabur dengan sisa uang. Aturan baru membuat pelaku tidak bisa menikmati uang kabur itu. Investasi bodong yang dulu berakhir dengan pelaku menghilang kini bisa berakhir dengan harta pelaku disita.
Penipuan travel umrah juga masuk sorotan Dasco. Banyak jemaah menabung bertahun-tahun untuk berangkat umrah. Uang itu dibawa kabur oleh biro nakal. Jemaah gagal berangkat, uang hilang, dan pelaku hidup mewah. Dengan aturan baru, aset pelaku travel umrah bodong bisa dirampas untuk mengganti kerugian jemaah. Jemaah tertipu akhirnya punya jalan hukum yang lebih kuat untuk mendapatkan kembali haknya.
Penipuan kripto juga tidak kalah meresahkan. Banyak warga tergiur janji cuan cepat dari koin yang tidak jelas. Pelaku membuat token palsu, menggoreng harga, lalu menjual dan kabur. Korban yang mayoritas anak muda kehilangan tabungan. Aturan baru memberi harapan bahwa pelaku kripto bodong tidak bisa lagi bersembunyi di balik teknologi blockchain. Untuk melindungi diri dari penipuan digital, baca notifikasi transaksi perisai digital Anda dalam mencegah fraud dan cara jaga keamanan data pribadi lewat fitur dasar agar tidak mudah terjebak.
Analisis Redaksi: Dari Korupsi Menuju Kejahatan Rakyat
Redaksi melihat perluasan cakupan ini sebagai perubahan paradigma besar. Dulu, perampasan aset hanya dibicarakan dalam konteks korupsi. Kini, perampasan aset dibicarakan dalam konteks kejahatan yang merugikan rakyat secara langsung. Perluasan sasaran ini membuat aturan ini terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Warga yang pernah tertipu investasi bodong, travel umrah, atau judol kini merasa aturan ini dibuat untuk mereka, bukan hanya untuk pejabat.
Perluasan ini juga menjawab kritik lama. Banyak pihak menilai pemberantasan korupsi di Indonesia terlalu elitis dan jauh dari rakyat. Korupsi dianggap urusan pejabat di Jakarta, bukan urusan warga di kampung. Dengan memasukkan judol, penipuan digital, dan perdagangan orang, aturan ini menjadi aturan yang membela rakyat kecil. Keberpihakan ke rakyat inilah yang membuat aturan ini mendapat dukungan luas saat disahkan.
Di sisi lain, perluasan ini membawa tantangan baru. Aparat penegak hukum harus mampu membedakan penipuan biasa dengan penipuan yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Tidak semua penipuan online bisa langsung dirampas hartanya. Harus ada ukuran yang jelas agar aturan ini tidak dipakai sembarangan untuk kasus kecil. Batas dampak luas itu akan diuji dalam praktik di pengadilan.
Aturan Tidak Berlaku Surut dan Berlaku 12 Bulan Lagi
Meski telah disahkan, undang-undang ini tidak langsung berlaku. UU Perampasan Aset mulai berlaku 12 bulan sejak diundangkan dan setelah terbentuknya Badan Pengelolaan Aset dan Badan Pengawasan Perampasan Aset. Masa transisi 12 bulan ini dipakai untuk menyiapkan struktur, pegawai, anggaran, dan peraturan pelaksana.
Selain itu, undang-undang ini tidak berlaku surut. UU Perampasan Aset hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang tersebut diberlakukan. Artinya, kejahatan yang terjadi sebelum aturan berlaku tidak bisa dikenai aturan baru ini. Asas tidak surut ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi warga dari aturan yang berlaku mundur.
Masa 12 bulan itu juga menjadi waktu bagi pelaku kejahatan untuk berpikir ulang. Bandar judol, pelaku investasi bodong, dan bandar narkoba punya waktu satu tahun untuk menghentikan kejahatannya sebelum aturan ini berlaku penuh. Jika mereka tetap melanjutkan setelah aturan berlaku, harta mereka bisa dirampas tanpa ampun. Masa transisi ini bukan jeda untuk berbuat jahat lebih banyak, melainkan peringatan terakhir sebelum negara bertindak lebih tegas.

Apa Artinya Bagi Warga dan Pelaku Usaha
Bagi warga biasa, aturan ini memberi perlindungan baru. Jika menjadi korban penipuan digital, warga bisa berharap ada mekanisme pengembalian kerugian lewat perampasan aset pelaku. Warga tidak lagi hanya bisa melapor dan menunggu pelaku dipenjara. Harapan pengembalian kerugian ini membuat warga lebih berani melapor karena ada peluang uangnya kembali.
Bagi pelaku usaha yang jujur, aturan ini justru melindungi persaingan sehat. Pengusaha yang memakai uang haram untuk membanting harga dan menguasai pasar akan kehilangan modalnya. Pengusaha jujur yang membayar pajak dan punya pembukuan rapi tidak perlu takut. Persaingan sehat akan lebih terjaga jika pelaku curang tidak bisa lagi memakai harta haram untuk menekan kompetitor.
Bagi warga yang membeli aset, kehati-hatian menjadi kunci. Jika membeli rumah, tanah, atau kendaraan dari pihak yang terlibat kejahatan, aset itu bisa dirampas meski sudah berpindah tangan. Simpan bukti pembayaran, akta jual beli, dan riwayat pajak. Bukti transaksi sah menjadi pelindung terbaik agar pembeli beritikad baik tidak menjadi korban perampasan.
Proyeksi ke Depan: Ujian Pertama di Kasus Judol
Redaksi memprediksi kasus pertama yang akan menguji aturan ini kemungkinan besar berasal dari judol atau investasi bodong. Dua kejahatan ini paling banyak korbannya dan paling mudah dibuktikan aliran dananya. Jika kasus judol pertama berhasil dirampas hartanya, kepercayaan publik akan melonjak. Kasus perdana judol akan menjadi panggung pembuktian apakah aturan ini benar-benar tajam atau hanya tajam di atas kertas.
Di sisi lain, penegak hukum harus menyiapkan kemampuan digital forensik. Penipuan kripto dan judol menggunakan teknologi yang rumit. Pelaku menyembunyikan uang lewat dompet kripto, rekening luar negeri, dan perusahaan cangkang. Tanpa kemampuan melacak aset digital, aturan ini akan sulit dieksekusi. Kemampuan digital menjadi kunci agar aturan ini tidak kalah cepat dari pelaku.
Publik juga harus mengawasi pembentukan dua badan baru. Badan Pengelolaan Aset dan Badan Pengawasan Perampasan Aset harus diisi orang yang bersih, profesional, dan transparan. Jika dua badan itu diisi orang titipan, aturan ini bisa berubah menjadi alat pemerasan. Integritas pengelola adalah nyawa dari aturan ini.
Yang Harus Dilakukan Selama Masa Transisi
Selama 12 bulan masa transisi, pemerintah harus menyosialisasikan daftar tindak pidana ini ke masyarakat. Warga di desa, pelaku UMKM, dan jemaah umrah harus tahu bahwa mereka dilindungi aturan ini. Sosialisasi tidak boleh hanya di Jakarta. Sosialisasi luas akan membuat warga lebih waspada dan lebih berani melapor.
Warga juga harus mulai memperbaiki literasi keuangan. Jangan tergiur janji untung besar dalam waktu singkat. Cek legalitas investasi, cek izin travel umrah, dan jangan pernah percaya bandar judol yang menjanjikan menang terus. Literasi keuangan adalah benteng pertama sebelum hukum bertindak. Aturan baru adalah benteng terakhir setelah warga menjadi korban.
Ikuti terus perkembangan UU Perampasan Aset, pembentukan dua badan baru, dan kasus-kasus pertama judol hingga investasi bodong hanya di teropongmetro.com agar setiap babak penting dalam upaya memulihkan kerugian rakyat tidak pernah terlewat dari genggaman Anda.
Sumber Referensi Utama: detik.com
